1020 Bacaleg DPRD Sulsel Berpotensi Dicoret

SULAWESI SELATAN -- Sebanyak 1020 bakal calen legislatif yang mengincar kursi parlemen provinsi masih berpotensi di coret dari daftar caleg sementara (DCS) sebelum ditetapkan ke DCT.
Hal tersebut diungkapkan juru bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Asrar Marlang saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (28/5/2013).
Menurutnya, protensi bacaleg dari 12 parpol yang dinyatakan lolos pada pileg 2014 mendatang dianggap berpeluang tidak masuk dalam DCT jika dikemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang dapat menggugurkan.
"Potensinya masih sangat besar," kata Asrar.
Adapun hal-hal yang dapat membatalkan bacaleg lolos ke tahap selanjutnya, menurut Humas KPU Sulsel itu adalah tersandung kasus hukum. Baik pidana maupun perdata.
Namun hal itu bisa saja terjadi jika proses hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap alias Incrah.
Selain itu, bacaleg dapat diganti jika seseorang yang didorong maju tiba-tiba meninggal dunia atau memilih mengundurkan diri.
"Tiga point inilah yang bisa menggugurkan bacaleg sebelum ditetap ke dalam DCT," katanya.
Asrar menjelaskan, selain faktor mengundurkan diri, meninggal dunia dan terkena kasus, laporan masyarakat juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk mencoret setiap bacaleg dari partai masing-masing.
"Kita memiliki kewenangan mencoret bacaleg yang bersoal dengan bukti-bukti yang ada. Apalagi jika ditemukan adanya berkas yang belum lengkap pada proses verifikasi perbaikan nantinya," teranganya.
Diketahui, sejauh ini 12 parpol dinyatakan telah menyetorkan seluruh kelengkapan berkas bacalegnya ke KPU Sulsel beberapa waktu lalu.
Namun Asrar mengaku belum mengetahui secara pasti apakah berkas mereka betul-betul sudah memenuhi persyaratan atau tidak.
"Tinggal menunggu hasil verifikasi perbaikan yang dilakukan KPU mulai 23-29 Mei mendatang," kata Asrar.
Dia mengakui tidak lengkapnya berkas administrasi bacaleg juga bisa mempengaruhi seseorang bisa digugurkan dalam DCS. "Jadi jika ditemukan ada berkas caleg yang tidak lengkap atau dinyatakan tidak mamenuhi syarat (TMS) potensi untuk digugurkan sangatlah besar," ujarnya.
Sementara Ketua Tim penjaringan caleg DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah mengaku partai tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencoret calegnya dari DCS setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPU.
Terkecuali, kata Ni'matullah, jika partainya mendapatkan aduan serta protes dari masyarakat terhadap caleg yang ingin ditetapkan dalam DCS. "Tapi alasan dan buktinya juga harus kuat dan rasional jika mereka ingin dicoret," kata Ni'matullah.
Diketahui, proses penetapan DCS dilakukan mulai 13-17 Juni mendatang.
Sementara proses penentuan DCT diumumkan setelah KPU menerima aduan atau laporan dari masyarakat. (Sumber: Tribun Timur)